Putusan MK Larang TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Gubernur hingga Wali Kota, Ini Kata Pengamat
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melarang anggota TNI Polri aktif menjadi penjabat (Pj) gubernur hingga wali kota selama masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024….